Upah borongan adalah sistem pembayaran berdasarkan hasil atau lingkup pekerjaan yang telah disepakati. Jumlah pembayaran tidak hanya bergantung pada lama bekerja, tetapi pada pekerjaan yang selesai dan memenuhi standar.
Sistem upah borongan banyak digunakan dalam proyek konstruksi, produksi, dan pekerjaan jasa tertentu. Agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman, pemberi kerja dan pekerja perlu menyepakati ruang lingkup, standar hasil, tarif, tenggat, serta jadwal pembayaran sejak awal.
Key Takeaways
Upah borongan adalah sistem pembayaran definitif berdasarkan hasil atau lingkup pekerjaan yang telah disepakati.
Perhitungannya dapat menggunakan tarif per unit, volume pekerjaan, atau nilai satu paket.
Ruang lingkup, standar hasil, jadwal pembayaran, dan bukti pekerjaan perlu ditetapkan sejak awal.
Apa itu Upah Borongan?
Pada sistem upah borongan, pembayaran diberikan setelah pekerja menyelesaikan hasil atau bagian pekerjaan yang sudah ditentukan. Nilainya dapat dihitung berdasarkan volume pekerjaan, tarif per unit, atau harga satu paket pekerjaan.
Contohnya, pekerja dapat menerima pembayaran berdasarkan jumlah meter persegi yang selesai dicat atau berdasarkan nilai keseluruhan pekerjaan pemasangan keramik. Hasil pekerjaan perlu diperiksa terlebih dahulu agar pembayaran sesuai dengan pekerjaan yang benar-benar diterima.
Bagaimana Sistem Upah Borongan Bekerja?
Sistem ini dimulai dari kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja mengenai pekerjaan yang harus diselesaikan. Kesepakatan tersebut sebaiknya dibuat secara tertulis agar setiap pihak memahami tanggung jawab dan dasar pembayaran.
Alurnya biasanya terdiri dari penentuan pekerjaan, pelaksanaan, pemeriksaan hasil, pengesahan, dan pembayaran. Perusahaan dapat menggunakan sistem manajemen proyek untuk membantu mencatat pekerjaan, progres, dan dokumen pendukung.
1. Menentukan Ruang Lingkup Pekerjaan
Ruang lingkup menjelaskan pekerjaan yang harus dilakukan, lokasi pekerjaan, jumlah atau volumenya, serta batas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pekerja. Penjelasan ini mencegah pekerjaan tambahan dianggap termasuk dalam harga awal.
2. Menetapkan Standar Hasil
Standar hasil menjelaskan kualitas, ukuran, spesifikasi, atau kondisi pekerjaan yang dianggap selesai dan dapat diterima. Standar ini menjadi dasar pemeriksaan sebelum pembayaran dilakukan.
3. Menyepakati Tarif dan Jadwal Pembayaran
Tarif dapat ditetapkan per unit, berdasarkan volume, atau sebagai nilai satu paket pekerjaan. Jadwal pembayaran perlu menjelaskan apakah pembayaran dilakukan sekaligus, berdasarkan progres, atau setelah seluruh pekerjaan selesai.
4. Memeriksa dan Mengesahkan Hasil
Hasil pekerjaan perlu diperiksa oleh pihak yang berwenang sebelum pembayaran diproses. Pengesahan dapat dilakukan melalui tanda tangan, berita acara, laporan progres, atau dokumen penerimaan pekerjaan.
Perbedaan Upah Borongan, Upah Harian, dan Upah Satuan Hasil
Ketiga sistem pembayaran tersebut memiliki dasar perhitungan yang berbeda. Memahami perbedaannya membantu perusahaan memilih metode yang sesuai dengan karakter pekerjaan. Untuk memahami pencatatan biaya secara lebih lengkap, baca artikel biaya tenaga kerja langsung sebelum menentukan metode pembayaran.
| Sistem Pembayaran | Dasar Pembayaran | Contoh Penggunaan |
|---|---|---|
| Upah borongan | Nilai pekerjaan atau lingkup pekerjaan yang disepakati | Pembangunan satu bagian bangunan atau pemasangan instalasi |
| Upah harian | Jumlah hari atau waktu kerja | Pekerjaan yang membutuhkan kehadiran rutin |
| Upah satuan hasil | Jumlah unit hasil dikalikan tarif per unit | Produksi per potong, unit, meter, atau kilogram |
Cara Menghitung Upah Borongan Berdasarkan Volume
Perhitungan berdasarkan volume digunakan ketika pekerjaan memiliki satuan yang jelas. Satuan tersebut dapat berupa unit, meter, kilogram, titik, atau ukuran lain yang disepakati. Rumus sederhananya adalah volume pekerjaan yang diterima dikalikan tarif per unit. Pembayaran sebaiknya hanya dihitung dari hasil yang sudah selesai dan memenuhi standar penerimaan.
| Keterangan | Nilai |
|---|---|
| Volume pekerjaan diterima | 120 unit |
| Tarif per unit | Rp25.000 |
| Perhitungan | 120 × Rp25.000 |
| Total upah | Rp3.000.000 |
Cara Menghitung Upah Berdasarkan Satu Paket Pekerjaan
Pada metode paket, nilai pembayaran ditetapkan untuk keseluruhan pekerjaan yang memiliki ruang lingkup tertentu. Jumlah pembayaran tidak dihitung dari setiap unit, tetapi dari harga yang telah disepakati bersama.
Perusahaan dapat menghubungkan pembayaran dengan RAB bangunan atau anggaran proyek agar biaya yang dikeluarkan tetap sesuai rencana. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai progres yang disepakati.
1. Menentukan Nilai Paket
Nilai paket ditentukan berdasarkan ruang lingkup, tingkat kesulitan, bahan yang digunakan, dan target pekerjaan. Contohnya, renovasi satu ruangan dapat disepakati senilai Rp15.000.000.
2. Membagi Pembayaran Berdasarkan Progres
Pembayaran dapat dibagi menjadi beberapa tahap, seperti 30% saat pekerjaan dimulai, 40% saat pekerjaan utama selesai, dan 30% setelah pemeriksaan akhir. Setiap tahap perlu memiliki kriteria progres yang jelas agar pembayaran dapat diverifikasi.
3. Mencatat Perubahan Pekerjaan
Perubahan lingkup atau pekerjaan tambahan harus dicatat sebelum dikerjakan. Nilai tambahan sebaiknya disetujui secara tertulis agar tidak menimbulkan perbedaan saat pembayaran.
Hal yang Perlu Disepakati Sebelum Pekerjaan Dimulai
Dokumen kesepakatan tidak harus panjang, tetapi perlu memuat informasi yang cukup sebagai acuan bersama. Jika pekerjaan berkaitan dengan pengelolaan karyawan, Anda dapat mempelajari referensi aplikasi gaji karyawan untuk memahami pentingnya pencatatan pembayaran yang teratur.
| Hal yang Disepakati | Penjelasan |
|---|---|
| Ruang lingkup | Menjelaskan pekerjaan yang termasuk dan tidak termasuk. |
| Target hasil | Menjelaskan jumlah, ukuran, spesifikasi, atau kualitas hasil. |
| Tarif atau nilai paket | Menjelaskan dasar perhitungan pembayaran. |
| Tenggat pekerjaan | Menjelaskan batas waktu penyelesaian. |
| Jadwal pembayaran | Menjelaskan waktu dan syarat pembayaran. |
| Pekerjaan tambahan | Menjelaskan cara menyetujui dan menghitung pekerjaan di luar kesepakatan. |
| Perbaikan hasil | Menjelaskan tindakan jika hasil belum memenuhi standar. |
Kelebihan dan Risiko Sistem Upah Borongan
Sistem upah borongan dapat membuat biaya pekerjaan lebih mudah diperkirakan karena nilai atau tarif sudah ditentukan di awal. Sistem ini juga mendorong pekerja untuk berfokus pada penyelesaian hasil.
Namun, metode ini memiliki risiko apabila standar pekerjaan tidak jelas atau terjadi perubahan lingkup. Perusahaan perlu menyiapkan pemeriksaan dan pencatatan agar pembayaran tetap sesuai dengan hasil yang diterima.
| Aspek | Kelebihan | Risiko | Solusi |
|---|---|---|---|
| Biaya | Nilai pekerjaan lebih mudah diperkirakan. | Biaya dapat berubah jika lingkup bertambah. | Catat setiap perubahan pekerjaan. |
| Produktivitas | Pekerja berfokus pada hasil. | Kecepatan kerja dapat mengurangi perhatian pada kualitas. | Tetapkan standar penerimaan. |
| Kualitas | Hasil dapat diukur berdasarkan kriteria yang disepakati. | Penilaian kualitas dapat berbeda. | Lakukan pemeriksaan dan pengesahan bersama. |
| Administrasi | Pembayaran dapat dikaitkan dengan progres. | Dokumen yang lemah menyulitkan pelacakan. | Simpan laporan, berita acara, dan bukti pembayaran. |
Dasar Hukum Pengupahan Berdasarkan Hasil
Pengaturan pgupahan berdasarkan satuan hasil dan hasil pekerjaan perlu dibaca sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pembahasan ini, rujukan yang dapat digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, khususnya Pasal 14 dan Pasal 18.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan upah berdasarkan satuan hasil dan hasil pekerjaan yang disepakati. Status peraturan dan perubahan terbaru tetap perlu diperiksa sebelum artikel atau dokumen digunakan sebagai rujukan resmi.
Baca PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai rujukan peraturan. Pasal 93 UU Nomor 13 Tahun 2003 tidak tepat digunakan sebagai dasar utama perhitungan upah per unit karena membahas kondisi ketika pekerja tidak melakukan pekerjaan.
Optimalkan Pengelolaan Upah Borongan dengan Sistem

Pengelolaan upah borongan lebih mudah ketika data pekerja, hasil kerja, dan pembayaran tersimpan dalam satu sistem HRM. Data yang terpusat membantu mengurangi kesalahan saat menghitung dan memproses pembayaran. Fitur yang dapat mendukung proses tersebut meliputi:
- Pencatatan data dan status pekerja.
- Pengelolaan komponen upah dan pembayaran.
- Pemantauan kehadiran, lembur, dan progres kerja.
- Penyimpanan dokumen serta bukti pembayaran.
- Pembuatan laporan biaya tenaga kerja.
Dengan sistem HRM Total ERP, tim HR dapat memantau upah borongan dan data tenaga kerja secara lebih teratur dalam satu alur kerja. Informasi tersebut juga memudahkan manajemen melakukan evaluasi biaya tenaga kerja.
Kesimpulan
Upah borongan adalah sistem pembayaran berdasarkan hasil atau lingkup pekerjaan yang disepakati. Perhitungannya dapat menggunakan tarif per unit, volume pekerjaan, atau nilai satu paket pekerjaan.
Agar penerapannya berjalan baik, perusahaan perlu menetapkan ruang lingkup, standar hasil, tarif, tenggat, jadwal pembayaran, serta prosedur pemeriksaan. Pencatatan biaya dan pembayaran yang teratur juga membantu perusahaan menjaga akurasi informasi keuangan.
FAQ
Bukti pembayaran sebaiknya tetap dibuat untuk menunjukkan tanggal, nilai, pekerjaan, dan pihak yang menerima pembayaran. Dokumen ini membantu kedua pihak memeriksa riwayat transaksi jika terjadi perbedaan informasi.
Pihak yang menentukan pekerjaan selesai sebaiknya ditetapkan dalam kesepakatan kerja. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh supervisor, pemilik proyek, atau pihak lain yang memiliki kewenangan.
Pembayaran sebagian dapat dilakukan jika sistem progres sudah disepakati sejak awal. Nilainya perlu dikaitkan dengan persentase pekerjaan yang benar-benar selesai dan diterima.
Perubahan tarif perlu dibahas berdasarkan alasan yang jelas, seperti perubahan ruang lingkup atau kondisi pekerjaan. Persetujuan baru sebaiknya dibuat tertulis sebelum tarif tersebut digunakan.
Pengawasan harian tetap dapat dilakukan untuk memantau kualitas, keselamatan, dan progres pekerjaan. Pengawasan tersebut tidak otomatis mengubah dasar pembayaran selama kesepakatan tetap menggunakan hasil atau nilai paket.










