Data Governance: Pengertian, Prinsip, Framework, dan Penerapan

Data Governance: Pengertian, Prinsip, Framework, dan Penerapan

Data Governance: Pengertian, Prinsip, Framework, dan Penerapan

Perusahaan dapat menggunakan data untuk membantu proses operasional dan pengambilan keputusan. Data tersebut dapat berasal dari pelanggan, transaksi penjualan, pembelian, persediaan, karyawan, supplier, hingga laporan keuangan.

Jika data dibuat dengan format dan definisi berbeda, proses pemeriksaan serta pelaporan dapat menjadi lebih sulit. Data governance membantu perusahaan mengatur tanggung jawab, standar, akses, dan penggunaan data agar lebih terarah.

Key Takeaways

Data governance adalah sistem aturan, peran, dan standar untuk mengelola data perusahaan secara konsisten.

Penerapannya dapat dimulai dari domain data prioritas dengan ownership dan kontrol akses yang jelas.

Software ERP membantu menjalankan data governance melalui data terpusat, integrasi, dan pelacakan aktivitas.

Daftar Isi

Apa Itu Data Governance?

Data governance adalah sistem aturan, proses, peran, dan keputusan untuk mengelola data secara formal di dalam perusahaan. Cakupannya meliputi ownership, kualitas, definisi, akses, metadata, lifecycle, dan penggunaan data.

Data governance membantu perusahaan menggunakan satu standar informasi yang sama. Misalnya, saat finance dan sales memiliki definisi omzet berbeda, governance menentukan definisi resmi, pemilik data, sumber acuan, serta prosedur untuk menyelesaikan perbedaan.

Mengapa Data Perusahaan Sering Tidak Konsisten?

Data perusahaan dapat tidak konsisten ketika tiap departemen memakai format, definisi, atau prosedur berbeda. Kondisi ini dikenal sebagai data silo yang menyulitkan penentuan data acuan dan rekonsiliasi.

1. Data pelanggan berbeda antar sistem

Tim sales mungkin menyimpan nama pelanggan dengan format tertentu, sedangkan finance menggunakan format berbeda pada invoice. Perbedaan ini dapat menyulitkan pencarian riwayat transaksi dan pencocokan pembayaran.

2. Kode barang tidak seragam

Satu produk dapat memiliki kode berbeda di gudang, purchasing, dan sistem penjualan. Akibatnya, pencarian stok, pencatatan pembelian, dan pelaporan persediaan menjadi kurang konsisten.

3. Definisi laporan tidak sama

Finance, sales, dan manajemen dapat menggunakan definisi berbeda untuk omzet, pelanggan aktif, atau stok tersedia. Perbedaan ini dapat membuat laporan menunjukkan angka atau kesimpulan yang tidak sama.

4. Akses data tidak terkendali

Data sensitif dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan jika pembagian akses belum ditetapkan. Perubahan data juga lebih sulit ditelusuri tanpa pencatatan aktivitas yang jelas.

Prinsip Data Governance yang Perlu Diterapkan

Data governance membutuhkan prinsip yang jelas agar dapat digunakan sebagai pedoman oleh setiap departemen. Prinsip ini membantu perusahaan menentukan cara data dibuat, digunakan, diperbarui, dan dilindungi.

1. Ownership dan accountability

Setiap domain data perlu memiliki pihak yang bertanggung jawab atas definisi, kualitas, dan keputusan terkait data tersebut. Ownership yang jelas membantu perusahaan menentukan siapa yang harus menangani masalah atau menyetujui perubahan data.

2. Data quality

Data berkualitas perlu memiliki informasi yang akurat, lengkap, konsisten, tepat waktu, valid, dan tidak berulang. Standar tersebut perlu diterjemahkan menjadi aturan yang dapat digunakan saat data dibuat dan diperiksa.

3. Security dan controlled access

Hak akses data perlu diberikan berdasarkan peran dan kebutuhan pekerjaan. Pembagian akses membantu mengurangi risiko penggunaan data oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.

4. Transparency dan auditability

Perusahaan perlu mengetahui asal data, pihak yang mengubahnya, dan waktu perubahan dilakukan. Informasi tersebut membantu proses pemeriksaan ketika ditemukan perbedaan atau kesalahan data.

5. Lifecycle management

Data perlu dikelola sejak dibuat, digunakan, disimpan, diarsipkan, hingga dihapus. Pengaturan lifecycle membantu perusahaan menjaga data yang masih diperlukan dan mengurangi penyimpanan informasi yang sudah tidak relevan.

6. Standardisasi

Data yang digunakan oleh beberapa departemen perlu memiliki format dan definisi yang sama. Standardisasi dapat diterapkan pada nama pelanggan, kode barang, satuan, kategori, status transaksi, dan istilah laporan.

Data Governance vs Data Management

Data governance dan data management sering dianggap sebagai hal yang sama. Keduanya memang saling berhubungan, tetapi memiliki fokus yang berbeda.

Data governance menentukan aturan, kewenangan, standar, dan tanggung jawab. Sementara itu, data management menjalankan aktivitas teknis untuk mengumpulkan, menyimpan, membersihkan, mengintegrasikan, dan menggunakan data.

Aspek Data Governance Data Management
Fokus utama Aturan, keputusan, ownership, dan accountability Pelaksanaan proses pengelolaan data
Pertanyaan utama Siapa yang berwenang dan standar apa yang berlaku? Bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan?
Contoh aktivitas Menetapkan policy, role, definisi, dan aturan kualitas Integrasi, cleansing, storage, backup, dan pemrosesan
Pelaksana utama Business owner, data steward, dan komite governance Tim IT, administrator, dan pengguna sistem
Output Kebijakan, standar, keputusan, dan kontrol Data yang tersedia dan dapat digunakan

Siapa yang Bertanggung Jawab atas Data Perusahaan?

Tanggung jawab atas data tidak seharusnya hanya diberikan kepada departemen IT. Data digunakan oleh banyak fungsi bisnis, sehingga setiap domain perlu memiliki pihak yang memahami kebutuhan bisnis dan dapat mengambil keputusan.

1. Data owner atau domain owner

Data owner bertanggung jawab atas keputusan bisnis dalam satu domain data tertentu, seperti customer, product, finance, atau employee. Peran ini menetapkan definisi, prioritas, standar, dan pihak yang boleh menggunakan data.

2. Data steward

Data steward menjaga agar aturan kualitas, metadata, definisi, dan dokumentasi data tetap diterapkan. Peran ini juga membantu mengoordinasikan penyelesaian masalah data antar departemen.

3. Data custodian

Data custodian bertanggung jawab atas penyimpanan, keamanan teknis, backup, dan pengelolaan infrastruktur data. Peran ini biasanya dijalankan oleh tim IT atau administrator sistem.

4. Pengguna data

Pengguna data wajib memasukkan, menggunakan, dan memperbarui data sesuai prosedur yang berlaku. Mereka juga perlu melaporkan data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak sesuai standar.

Komponen Data Governance Framework

Data governance framework adalah struktur yang menjelaskan bagaimana perusahaan mengatur data secara menyeluruh. Framework ini dapat berisi domain, policy, peran, standar kualitas, hak akses, metadata, jalur eskalasi, dan ukuran keberhasilan.

Salah satu komponen penting dalam framework ini adalah master data management. Pengelolaan data inti membantu perusahaan menjaga konsistensi informasi seperti data pelanggan, produk, supplier, inventory, dan finance.

Komponen Fungsi Contoh Penerapan
Data domain Mengelompokkan data berdasarkan fungsi bisnis Customer, product, supplier, inventory, dan finance
Policy inventory Mencatat aturan yang berlaku untuk data Aturan akses, kualitas, privasi, retensi, dan penggunaan
Role dan decision rights Menentukan pihak yang bertanggung jawab dan berwenang Data owner, steward, custodian, dan jalur eskalasi
Business glossary Menyamakan definisi istilah bisnis Pelanggan aktif, pendapatan bersih, dan stok tersedia
Data quality rules Menentukan standar kualitas data Field wajib, format tanggal, batas nilai, dan data unik
Metadata dan data catalog Menjelaskan asal, pemilik, definisi, dan penggunaan data Dokumentasi sumber data dan pihak yang mengelolanya
Escalation path Menentukan langkah penyelesaian masalah data Pengguna, steward, owner, tim IT, dan komite governance
Measurement dan KPI Mengukur kualitas dan kepatuhan terhadap aturan Jumlah error, data duplikat, dan waktu penyelesaian isu

Cara Menerapkan Data Governance secara Bertahap

Implementasi data governance membutuhkan dukungan dari manajemen dan departemen yang menggunakan data. Karena itu, penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap agar aturan dapat dipahami dan digunakan oleh seluruh pihak.

Perusahaan juga perlu menyesuaikan tahapan dengan ukuran organisasi, jumlah sistem, tingkat risiko data, dan prioritas bisnis. Tidak ada satu urutan yang wajib digunakan oleh semua perusahaan.

1. Inventarisasi data dan masalah utama

Catat jenis data yang dimiliki, tempat penyimpanannya, pemilik proses, serta masalah yang paling sering terjadi. Tahap ini membantu perusahaan menentukan data mana yang perlu ditata terlebih dahulu.

2. Prioritaskan satu atau dua domain

Pilih domain yang paling berdampak terhadap operasional, seperti customer, product, finance, atau inventory. Memulai dari cakupan kecil membuat perusahaan lebih mudah menguji aturan dan mengukur hasilnya.

3. Tetapkan data owner dan steward

Tunjuk pihak yang bertanggung jawab atas keputusan dan pengelolaan setiap domain data. Pastikan peran tersebut memiliki kewenangan yang cukup untuk menetapkan standar dan meminta perbaikan.

4. Susun policy dan business glossary

Dokumentasikan aturan input, akses, perubahan, retensi, dan penggunaan data. Samakan pula definisi istilah penting agar setiap departemen menggunakan bahasa bisnis yang sama.

5. Terapkan kontrol kualitas dan akses

Gunakan field wajib, validasi format, approval, pembatasan akses, dan catatan aktivitas sesuai kebutuhan perusahaan. Kontrol tersebut sebaiknya ditempatkan langsung pada proses kerja agar tidak hanya menjadi dokumen.

6. Ukur dan perbaiki secara berkala

Pantau jumlah kesalahan, duplikasi, permintaan koreksi, dan pelanggaran akses. Hasil pengukuran dapat digunakan untuk memperbaiki aturan, proses, dan sistem secara berkelanjutan.

Contoh Penerapan Data Governance di Berbagai Departemen

Data governance akan lebih mudah dipahami apabila dikaitkan dengan aktivitas setiap departemen. Setiap fungsi memiliki jenis data, kebutuhan akses, dan risiko kesalahan yang berbeda.

Contoh berikut merupakan skenario penerapan yang dapat disesuaikan dengan proses dan kebutuhan masing-masing perusahaan.

Area Contoh Masalah Data Contoh Penerapan Data Governance
Finance Definisi pendapatan dan status invoice tidak seragam Business glossary, approval, dan catatan perubahan
Sales Data pelanggan ganda dan status prospek berbeda Master data rule dan ownership customer data
HR Data karyawan tersebar dan akses terlalu luas Role-based access dan lifecycle data
Inventory Kode barang dan satuan berbeda antar lokasi Standardisasi master product dan quality validation
Procurement Data supplier tidak lengkap atau berulang Supplier ownership, approval, dan mandatory fields

Optimalkan Data Governance dengan Software ERP

dashboard software erp

Software ERP Total membantu perusahaan mengelola data bisnis secara terpusat dan terintegrasi. Sistem ini menghubungkan berbagai fungsi seperti CRM, sales, procurement, accounting, dan supply chain dalam satu platform real-time.

  • Master Data Terpusat: data pelanggan, produk, dan supplier dikelola secara konsisten di seluruh departemen
  • Integrasi Antar Departemen: data dari berbagai fungsi bisnis dapat terhubung dalam satu sistem tanpa rekonsiliasi manual
  • Access-Level: akses data dapat diatur berdasarkan pihak yang berkepentingan untuk membantu menjaga keamanan informasi perusahaan
  • Laporan Komprehensif: proses bisnis dari rantai pasok, inventaris, HR, hingga keuangan dapat terdokumentasi dalam sistem
  • Dukungan Implementasi: penerapan ERP dapat disiapkan berdasarkan kebutuhan bisnis, strategi implementasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan

Jika perusahaan membutuhkan pendampingan dalam penerapan sistem, layanan jasa implementasi ERP Indonesia dapat menjadi salah satu pilihan untuk mempersiapkan kebutuhan implementasi secara lebih terarah.

Kesimpulan

Data governance membantu perusahaan mengatur data melalui aturan, peran, standar kualitas, hak akses, dan pengambilan keputusan. Penerapannya dapat dimulai dari domain data yang paling penting, lalu dikembangkan secara bertahap.

Software ERP mendukung finance melalui pencatatan otomatis, integrasi bank, rekonsiliasi, laporan real-time, arus kas, financial ratio, dan e-Faktur. Penggunaannya tetap perlu didukung policy dan accountability yang jelas.

FAQ tentang Data Governance

Peninjauan dapat dilakukan ketika perusahaan mengubah proses bisnis, menambah sistem, membuka cabang, atau menemukan risiko data baru. Jadwal peninjauan juga dapat disesuaikan dengan tingkat perubahan dan kebutuhan masing-masing domain.
Perusahaan dapat memulai dengan daftar sumber data, pemilik proses, definisi istilah, policy yang sudah tersedia, serta daftar masalah data. Dokumen tersebut membantu tim memahami kondisi awal sebelum menentukan prioritas perbaikan.
Perbedaan definisi perlu dibahas oleh perwakilan departemen yang menggunakan data tersebut. Hasil kesepakatan kemudian dicatat dalam business glossary dan digunakan sebagai rujukan bersama.
Aturan perlu disampaikan melalui prosedur kerja, pelatihan, dan contoh penggunaan yang mudah dipahami. Perusahaan juga perlu menentukan pihak yang memantau kepatuhan dan menangani pertanyaan pengguna.
Data lama dapat dipetakan, diprioritaskan, lalu diperbaiki berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan bisnis. Perusahaan tidak harus mengubah seluruh data sekaligus selama prioritas dan proses perbaikannya terdokumentasi.
Sophia Jauhara

Senior Technical Writer

Praktisi penulisan artikel dengan pengalaman 2,5 tahun di industri SaaS, berfokus pada topik ERP. Pembahasan mencakup integrasi modul bisnis, otomasi alur kerja, serta implementasi sistem ERP untuk perusahaan skala menengah hingga besar. Gaya penulisan dibuat jelas, informatif, dan aplikatif agar pembaca memperoleh insight yang relevan dan mudah diterapkan dalam operasional bisnis.

Berpengalaman lebih dari 7 tahun sebagai praktisi ERP, Syahrian kini menjabat sebagai Senior ERP Consultant di Total ERP dengan fokus pada implementasi dan optimasi sistem. Latar belakangnya di Information Systems dari Universitas Gunadarma memperkuat keahliannya dalam merancang solusi ERP yang sesuai kebutuhan bisnis.

Total ERP mengikuti standar editorial yang ketat dan menggunakan sumber primer seperti regulasi, panduan industri, dan publikasi tepercaya agar konten tetap akurat dan relevan.